Connect with us

Feature

Pencabutan Moratorium Reklamasi, Bola Panas Jelang Pelantikan Gubernur DKI

Published

on

FINROLL.COM,

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mencabut moratorium reklamasi di Teluk Jakarta. Babak baru megaproyek ini berembus jelang pelantikan gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga S Uno. 


Keputusan ini jelas merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi Anies-Sandi setelah pelantikan yang direncanakan pertengahan Oktober ini. Dan bukan tidak mungkin menjadi bola panas psasangan Gubernur dan wakil gubernur baru.


Namun, Luhut mengatakan, Anies-Sandi harus menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat ini. Bahkan, hal tersebut dikatakan dengan tegas. 


"Harus (terima lah). Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau," kata Luhut di Medan, Jumat, 6 Oktober 2017. 


Kajian dari Kemenko Maritim, menurut dia, juga telah selesai. Atas dasar itu lah pencabutan dilakukan. Apalagi, kajian itu juga melibatkan banyak pihak termasuk otoritas terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).


"Ada Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?" ungkapnya. 


Terganjal Raperda


Meski mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, reklamasi masih terganjal aturan. DKI belum memiliki payung hukum untuk pembangunan proyek reklamasi.


Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati mengatakan akan berkirim surat pada DPRD DKI untuk menuntaskannya. Pemprov DKI meminta Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPPK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta segera dibahas dan disetujui.


Bila dua Raperda disahkan, menurut Tuty, pembangunan proyek reklamasi bisa dilanjutkan. Pemprov DKI juga berkorespondensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).


"Kemudian untuk ATR (meminta) persetujuan substansi," Tuty menandaskan.


Kata Partai Pendukung 


Sementara, Politikus PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan, dicabutnya moratorium reklamasi tersebut, bukan untuk dijadikan batu sandungan bagi Anies-Sandi, yang disebut akan dilantik 16 Oktober 2017.


"Mudah-mudahan tidak seperti itu," kata Nasir di bilangan Cikini, Jakarta Pusat.


Dia menyebut, ini akan menjadi tugas PKS di DKI Jakarta, melihat sejauh mana imbas dicabutnya moratorium reklamasi tersebut.


Sementara di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, bila pemerintah ingin mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta, seharusnya menunggu Anies - Sandi dilantik terlebih dahulu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.


"Menurut saya ini berbagai kebijakan pemerintah tidak konsisten. Harusnya tunggu dong gubernur baru dilantik, kemudian dibicarakan dengan terkait penguasa di daerah itu, sebagaimana dulu memberikan kekuasaan kepada Ahok waktu menjadi gubernur," tegas Fadli.


Bola di Tangan Anies - Sandi


Bola kini ada di tangan Anies-Sandi bila nanti pembahasannya belum selesai di masa Gubernur Djarot. Raperda butuh persetujuan pihak eksekutif untuk disahkan. 


Hingga saat ini, pemimpin terpilih di ibu kota ini belum menyatakan sikapnya dengan atas keputusan tersebut.


Namun, Anies beberapa waktu lalu menegaskan akan tetap menjalankan janji kampanyenya setelah dilantik. Terkait reklamasi, janji yang disampaikan kepada warga DKI adalah menolak proyek tersebut. 


"Janji kampanye apa kemarin, kami jalankan sesuai janji kampanye," ungkap Anies beberapa waktu lalu.


Wartawan senior Finroll.com

Trending Stories