Connect with us

NASIONAL

Luhut dan Sri Mulyani Jangan Kalah Gertak Hadapi Freeport

Published

on

Photo: Istimewa

FINROLL.COM, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati disarankan tak kalah gertak menghadapi Freeport. Keduanya harus bisa memuluskan detail kesepakatan divestasi yang menguntungkan Indonesia.

Luhut dan Sri Mulyani saat ini tengah berada di Washington, Amerika Serikat. Mereka menghadiri persiapan Indonesia menjadi tuan rumah dari annual meeting IMF-World Bank di Bali pada 2018 mendatang.

Nah, kemarin pagi atau Rabu malam waktu setempat, Indonesia menggelar acara gala dinner di Hotel Fairmont, Washington. Yang diundang, ratusan pengusaha yang tergabung dalam US-Indonesia Society dan US-Asean Business Council.

Ikut hadir pula Presiden Freeport, Richard C. Adkerson dan jajarannya. Memang, acara ini menjadi lobi bagi para pengusaha dan pejabat Amerika kepada sejumlah petinggi Indonesia yang hadir.

Adkerson, hadir bersama Kathleen L. Quirk, Executive Vice President dan Chief Financial Officer Freeport. Tampak mendampingi mereka Tony Wenas, Direktur Utama Freeport Indonesia. Acara ini, dihadiri ratusan pengusaha yang tergabung dalam US-Indonesia Society dan US-Asean Business Council.

Di sini, pemerintah sepertinya tengah melobi Freeport. Buktinya, duduk Adkerson seolah diatur untuk berhadapan langsung dengan Sri Mulyani. Padahalnya, keduanya sempat adu mulut dalam negosiasi yang alot menyangkut nasib Freeport.

Selain Sri Mulyani dan Luhut, hadir sebagai pembicara dalam jamuan itu adalah Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Ada pula para petinggi Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, juga Ketua Komisi 11 DPR Melchias Markus Mekeng.

Seperti diketahui, syarat perpanjangan izin Freeport di Indonesia belum tuntas. Sejumlah hal masih jadi tarik ulur, antara lain tentang kewajiban divestasi 51 persan saham Freeport, aturan pajak yang akan dijadikan pegangan, dan sebagainya.

Tak cuma duduk berhadapan, panitia bahkan sengaja mendapuk Adkerson untuk tampil ke panggung untuk memperkenalkan, sekaligus memberi pengantar bagi Sri Mulyani yang hendak memberikan sambutan dan pidatonya.

Apa yang terjadi? Tampil di depan hadirin, Adkerson justru bersikap manis. Tidak sesuai dengan surat yang diduga bocor waktu lalu. Adkerson berulang kali memberikan pujiannya kepada Sri Mul, yang disebutnya sebagai sosok luar biasa dengan sederet pengalaman dan jabatan penting di Indonesia dan Bank Dunia.

Bahkan, Adkerson sok dekat dengan Sri Mul dengan mengklaim sudah lama mengenalnya. Dan dari interaksi berulang dan panjang itu, Adkerson mengatakan, "Saya semakin mengagumi beliau." Menurutnya, sosok mantan Managing Director Bank Dunia tersebut sangat memberikan inspirasi. "Dalam sebuah acara seminar tentang CEO perempuan, saya melihat Sri Mulyani sangat menginspirasi," ujar Adkerson.

Banyak hal yang menarik, katanya, dari cerita saat Sri Mul masuk ke dalam pemerintahan dan kemudian bergabung ke Bank Dunia. Hingga memutuskan kembali lagi ke Indonesia untuk terlibat mengurus negara. "Saya terus terang, tidak hanya wanita yang terinspirasi, buat para laki-laki juga," kata Richard yang disambut tepuk tangan dan tawa para tamu.

Mendapat pujian selangit, Sri Mul menanggapinya dengan sedikit bercanda. "Saya tahu banyak yang menunggu-nunggu bahasa tubuh saya dan Adkerson. Apakah akan ada jabat tangan dan sebagainya...," kata Sri Mul saat berpidato.

Bagaimana hasil lobi itu? Sri Mul mengatakan, kesepakatan untuk membeli saham pengendali Freeport dapat diselesaikan akhir tahun ini. "Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin. Saya pikir komunikasi yang kami lakukan sudah bagus," Kata Sri Mul, kemarin.

Pada Agustus 2017, perusahaan tambang AS Freeport McMoRan sepakat untuk menjual 51 persen saham di tambang Grasberg Papua dengan imbalan mendapatkan izin untuk mengoperasikan tambang tembaga itu sampai tahun 2041. Kesepakatan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Melanjutkan keterangan, kata Sri Mul, kesepakatan ini dapat dilaksanakan sebelum 2018. Soal angka 51 persen yang disetujui pemerintah untuk membeli Freeport, Sri Mul mengatakan bahwa hal itu menjadi titik awal yang adil.

"Saya benar-benar percaya bahwa kedua belah pihak memiliki niat dan kemauan yang kuat untuk menghasilkan kesepakatan yang baik, yang menguntungkan masyarakat Indonesia dan Freeport itu sendiri," jelasnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Freeport-McMoran juga akan membangun smelter kedua di Indonesia dan berencana menginvestasikan antara 17 miliar dollar AS atau 229,500 triliun dan 20 milliar dollar AS atau 270 triliun (13.500 rupiah per dollar AS) pada 12 Oktober 2017.

Pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyatakan pemerintah jangan sampai kendur jika nantinya menghadapi gertakan oleh pihak Freeport saat melakukan lobi di Washington. Menurutnya, pemerintah memiliki dukungan penuh dari masyarakat. "Maju tak gentar saja, dulu pernah ada arbitrase, kita konsisten itu bagus," ujar Fahmy kepada Rakyat Merdeka.

Dari dulu, Fahmy ragu dengan keputusan Freeport menyetujui divestasi 51 persen saham. Dia meyakini, pasti ada upaya dari perusahaan asing itu untuk menguasai mayoritas saham. "Kita harus waspada, buktinya, mereka kini berdalih harga saham dengan memasukan aset dan cadangan sampai 2041 bukan 2021," katanya.

Fahmy menduga, ini adalah modus menjual saham kepada pemerintah dengan harga tinggi atau over value sehingga pemerintah tidak mampu membeli. Dijelaskan, dengan memasukkan variabel cadangan hingga 2041, harga saham divestasi cenderung over value sehingga tak ada ruang bagi Indonesia melakukan divestasi hingga 51%. Dia meminta supaya pemerintah bertahan dengan skema divestasi yang diajukan saat ini.

Menurutnya, pemerintah harus tetap berpegang teguh pada Peraturan Menteri ESDM No.27/2013. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menggunakan skema perhitungan saham berdasarkan biaya penggantian investasi atau replacement cost. "Pemerintah harus kokoh mempertahankan harga. Jika penetapan harga saham over value mustahil pemerintah mampu membeli," katanya. [RMOL.CO]

Dia adalah jurnaslis senior khusus di bidang polhukam dan ekonomi

Trending Stories